PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter berjudul Dirty Vote sedang ramai diperbincangkan publik di masa tenang Pemilu 2024 ini. Video yang dirilis melalui platform YouTube itu berisikan penjelasan dari sejumlah pakar hukum tata negara mengenai desain kecurangan atau sisi gelap pesta demokrasi 2024.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa mereka curiga film tersebut ditujukan untuk menurunkan muruah Pemilu 2024. Wakil TKN, Habiburokhman yakin bahwa sebagian besar isi film tersebut merupakan asumsi semata, dan tidak ilmiah.
“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 12 Februari 2024.
Tak hanya itu, Habiburokhman juga menyinggung pakar tata negara yang tampil dalam film tersebut. Ia mempertanyakan kapasitas mereka.
Baca Juga: Bolehkah Pemilih Minta Surat Suara Pengganti Jika Surat Suara yang Diterima Rusak?
“Saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” ujarnya.
Narasi-narasi yang disampaikan ketiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, kata Habiburokhman, berseberangan dengan pendirian rakyat. Ketiga pakar yang dimaksud itu adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” ucapnya.
Habiburokhman pun meminta masyarakat tak terhasut dengan narasi yang dinilainya bohong dalam film dokumenter tersebut.
“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tidak terhasut, serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” tuturnya.