PIKIRAN RAKYAT - Film Dirty Vote sedang ramai diperbincangkan publik usai dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 kemarin. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono itu berisikan sejumlah penjelasan dari tiga pakar hukum tata negara yang secara garis besar mengungkapkan skenario kecurangan dari beberapa pihak dalam Pemilu 2024.
Salah satu lembaga yang disinggung dalam film Dirty Vote adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Narasinya menyebut bahwa Bawaslu inkompeten dan tidak tegas ketika menangani pelanggaran Pemilu.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dengan baik. Namun, ia tetap mempersilahkan siapa saja untuk melemparkan kritikan.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 12 Februari 2024.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar,” ujarnya melanjutkan.
Sikap tersebut, kata Rahmat, merupakan sebuah upaya untuk menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara.
“Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive (mengendalikan) perspektif masyarakat,” ucapnya.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” tuturnya melanjutkan.
Rakyat Diminta Tak Timbulkan Konflik
Saat menanggapi film Dirty Vote itu, Rahmat juga berpesan kepada masyarakat agar tak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ia berharap masyarakat bisa berperan dalam menjaga iklim politik yang kondusif.