PIKIRAN RAKYAT - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyebut sebagian besar yang disampaikan dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote merupakan narasi kebencian yang sangat asumtif dan bernada fitnah. Terkait dengan hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun buka suara.
Menurut anggota Bawaslu Lolly Suhenty, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait tudingan fitnah yang ditujukan oleh kubu 02 terhadap film Dirty Vote.
"Berkenaan soal dugaan fitnah dan lain sebagainya, nanti kami dalami lagi," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 13 Februari 2024.
Dirty Vote, kata Lolly, merupakan sesuatu yang viral sehingga pihaknya juga perlu merespons hal tersebut agar tak membuat kegaduhan.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Komentari Film Dirty Vote: Kami Tak Menyangka Pak Jokowi Berubah
"Ternyata kan saya lihat tadi viewer (penonton) yang nonton film ini luar biasa tinggi, ya. Dalam satu hari, dia (film "Dirty Vote") sudah mampu mencapai 3,5 juta (penonton) tadi yang saya lihat, ya. Jadi ini sesuatu yang viral," ujarnya.
"Sesuatu yang viral itu perlu mendapat respons supaya tidak menimbulkan kegaduhan, dan membuat terang sebuah peristiwa. Jadi berdasarkan situasi ini nanti tentu kami akan melakukan pendalaman. Kami akan diskusikan di level pimpinan," ucapnya melanjutkan.
Kubu Prabowo-Gibran Pertanyakan Kapasitas Pakar dalam Dirty Vote
Dalam film Dirty Vote, ada tiga pakar hukum tata negara yang muncul. Ketiganya adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Mereka menjelaskan dugaan kecurangan yang dilakukan beberapa pihak dalam pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya Jokowi. Tak hanya itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming juga disinggung dalam film tersebut.
Menanggapi kemunculan film tersebut, Wakil TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman sempat mempertanyakan kapasitas ketiga pakar yang ada di dalamnya.