PIKIRAN RAKYAT - Peneliti politik Populi Center Usep Syaiful Akhyar menilai, pentingnya kelompok oposisi dari partai politik, sebagai penyeimbang dalam roda pemerintahan. Pasalnya, kekuasaan cenderung disalahgunakan.
"Seperti saat ini, kritik yang terjadi hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja… Dan hampir semua (partai politik) berkoalisi dengan pemerintahan, sehingga kritik-kritik itu seperti tidak terdengar," tuturnya merujuk pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan anak pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka ke putaran pilpres.
Dia juga mengkritik cara 'gotong-royong' dalam pemerintahan Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo. Oposisi seperti tidak mendapatkan tempat.
"Konflik itu kan suatu tidak selalu, atau berkompetisi itu tidak harus selalu jahat atau tidak selalu buruk. Mungkin ada kompetitor ada oposisi justru membuat kelompok yang berkuasa itu tidak terlena dengan kekuasaannya. Ada yang selalu mengingatkan, ada yang selalu memberi perspektif lain," tuturnya menerangkan.
Bagaimana dengan pemerintahan baru?
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni 'menyapu bersih' dengan merangkul semua rival atau menjalankan koalisi terbatas sesuai kebutuhan di parlemen.
"Dia cukup menambah kekuatan parlemen di kisaran angka (total) 55 persen atau menambah 10 persen. Itu artinya Prabowo hanya butuh satu atau dua partai politik untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen," ucapnya.
Menurutnya, ada sejumlah partai politik yang berpotensi tergoda ke kubu 02, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem. Alasannya sederhana, yakni partai-partai tersebut tidak memiliki pengalaman menjadi oposisi.
"Saya tidak bisa membayangkan kalau PKB dan NasDem itu siap beroposisi. Atau PPP," ucapnya menegaskan.