PIKIRAN RAKYAT - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti setuju dengan program makan siang gratis yang digagas paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga dengan wacana pengalihan anggaran BBM bersubsidi untuk memenuhi janji politik makan siang gratis, Susi turut mendukungnya.
"Saya lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang anak-anak di sekolah," kata Susi melalui akun X @susipudjiastuti.
Menurut Susi, memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah yang berasal dari kalangan kurang mampu merupakan tugas pemimpin baru. Susi berpesan agar pihak yang terlibat nantinya benar-benar memperhatikan menu makan siang tersebut.
"Karena sangat penting anak-anak punya stamina cukup untuk tumbuh. Dan memastikan banyak anak-anak bisa makan siang bergizi," ujarnya.
Dia juga mewanti-wanti agar anggaran makan siang gratis tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.
"Yang harus dipastikan, anggarannya tidak disunat di sekolah-sekolah itu," kata Susi.
Saya lebih setuju Subsidi BBM dialihkan untuk makan siang anak2 di sekolah. Karena sangat penting anak2 punya stamina cukup untuk tumbuh. Dan memastikan banyak anak2 bisa makan siang bergizi. Yg harus dipastikan anggarannya tidak disunat di sekolah2 itu.— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) February 17, 2024
Anggaran BBM Subsidi untuk Makan Siang Gratis
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menjelaskan rencana penggunaan anggaran energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mendanai program makan siang gratis. Menurutnya, Prabowo baru akan mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mendata ulang penerima yang berhak menikmati fasilitas tersebut.
“Kita akan lakukan evaluasi dan pendataan yang lebih akurat tentang siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi tersebut, orang miskin, mereka yang terdaftar di DTKS, yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, termasuk juga UMKM, dan lain-lain,” kata Eddy melalui keterangan resminya di YouTube Eddy Soeparno.
Dari anggaran sebesar Rp350 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk energi dan BBM bersubsidi masyarakat miskin, 80 persen di antaranya justru dinikmati oleh kelas menengah dan atas. Menurut TKN, subsidi tersebut tidak efektif sehingga kebijakannya akan dikaju ulang.