PIKIRAN RAKYAT - Tidak sia-sia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih berpaling dari koalisi perubahan dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Penantiannya duduk di tampuk pemerintahan berakhir sudah ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
AHY merupakan satu-satunya ketua umum partai yang bergabung dengan KIM yang bukan pembantu presiden. Sementara Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah menjabat Menteri Pertahanan, Airlangga Hartanto (Ketum Partai Golkar) sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) sebagai Menteri Perdagangan.
Pengangkatan AHY ini kental dengan politik dibandingkan kompetensinya di bidang agraria dan tata ruang. Entah apa alasan lain Jokowi mengangkat AHY, di luar alasan politik. Apalagi, isu yang berkembang tentang hak angket bisa saja mengganggu pemerintahan yang akan selesai 8 bulan lagi.
“Bicara soal efektivitas, saya tidak terlalu yakin. Agus (AHY) tidak memiliki latar belakang di bidang agraria dan tata ruang, ini bisa jadi masalah. Memang birokrasi sudah bekerja, tapi sebagai menteri pasti perlu adaptasi. Giliran Agus mau running, pemerintahan Jokowi sudah selesai,” ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan kepada pada Rabu, 21 Februari 2024.
Baca Juga: Bawaslu Panggil Saksi Lain Terkait Kasus Politik Uang yang Libatkan ASN Cianjur
Firman membandingkan dengan pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM memang jelas latar belakangnya di bidang hukum dan keamanan. Sehingga, Firman menyebutkan alasan pengangkatan Agus memang lebih pada upaya Jokowi mengamankan pemerintahannya hingga akhir.
Isu hak angket yang kian berkembang, membuat Jokowi merasa perlu menjaga soliditas, terutama dari partai politik pendukungnya yang lama dan baru. Kalau dihitung, dengan peta politik sekarang, lanjut Firman, parpol yang bergabung dengan pasangan 02 itu sebesar 42,5% merupakan parpol minoritas.
“Sebetulnya kalau kita masih mengacu pada hitungan lama, sekarang itu parpol koalisi pendukung pemerintah itu 92%, karena tersisa PKS. Koalisi yang luar biasa gemuk. Yang perlu diingat, ada yang mengusung pasangan 01 dan 03, yang angkanya cukup besar, bisa lebih dari 50%,” kata Firman.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar ke Rancaekek Naik Motor, Tinjau Lokasi Terdampak Angin Puting Beliung
Jokowi memerlukan injeksi kekuatan baru dengan memasukkan Partai Demokrat supaya kekuatannya solid. Caranya, dengan memberikan kursi menteri sambil berusaha menarik kembali parpol yang seakan-akan sudah keluar karena berubahnya pilihan politik. Contohnya dengan menggelar pertemuan dengan Surya Paloh sebelumnya.