PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tak jadi dikenai denda atas gugatan Rp204 triliun yang dilayangkan alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS), Ariyono Lestari.
Gugatan gugur lantaran Pengadilan Negeri (PN) Surakarta telah mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang datang dari pihak Gibran. Semua amar putusan tercatat di laman SIPP PN Surakarta.
"Mengadili, mengabulkan eksepsi tergugat II dan turut tergugat; menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt," bunyi putusan sela hakim, sebagaimana dilihat Jumat, 23 Februari 2024.
Selain dua poin tersebut, amar putusan PN Surakarta juga menetapkan pembebanan sejumlah biaya penanganan perkara bagi pihak penggugat.
"Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp371 ribu," demikian bunyi putusan ketiga.
Adapun tercatat pihak penggugat adalah Drs Ariyono Lestari. Sementara pihak tergugat antara lain, Almas Tsaqibbirru RE A selaku tergugat I, Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat II, dan KPU RI sebagai turut tergugat I.
Gugatan terhadap Gibran
Alumnus UNS Ariyono Lestari menggugat Gibran Rakabuming Raka dan Almas Tsaqibbirru dengan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pada Senin, 13 November 2023 lalu.
Melalui kuasa hukumnya, Ariyono merasa hak politiknya terganggu oleh putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
Ariyono berkesimpulan bahwa Almas sebagai tergugat 1 dan Gibran sebagai tergugat 2 selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp1 juta, dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilu 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp204.807.222.000.000 (Rp204 triliun).