/photo/2024/02/14/1475219554.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, capres 03 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan hak interpelasi sampai hak angket. Hal itu bahkan sudah disampaikan dalam rapat tim pemenangan pada 15 Februari 2024.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar Pranowo, Senin, 19 Februari 2024.
Hak angket, kata dia, menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ihwal penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Capres 01 Anies Baswedan menyambut positif pernyataan eks Gubernur Jawa Tengah itu. Dia yakin, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap bersama-sama. Hal itu disampaikan Anies pada Selasa, 20 Februari 2024.
Sama seperti Anies, cawapres 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun setuju. Dia menegaskan bahwa ketiga partai akan solid, bukan cuma PKB.
Walakin, berbeda dengan paslon 01, partai pengusung belum satu suara. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid bilang, partainya bakal mengkaji dan membahas hak angket dengan partai lain di koalisi, demikian juga dengan NasDem.
Bendum DPP NasDem Sahroni bilang, bisa saja hak angket dilakukan. "Tapi, kalau untuk NasDem, kita tunggu arahan Ketua Umum (Surya Paloh)," kata dia, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.
Lalu, bagaimana pandangan masyarakat ihwal dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024? Apakah masyarakat juga sepakat dengan dugaan itu?
Mayoritas tak setuju
