PIKIRAN RAKYAT - Dimotori Presiden Jokowi, kubu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam sejumlah hasil hitung cepat Pilpres 2024 tampak terus bergerilya merangkul lawan-lawan politiknya. Tujuannya, memastikan keberlanjutan program peninggalan Jokowi dan memuluskan program baru Prabowo Subianto.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa penting bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul pihak-pihak yang kalah. Hal itu dilakukan, agar dapat mengamankan kebijakan pemerintahannya, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
"Pihak pemenang itu bagaimanapun harus merangkul yang kalah dan di saat yang sama harus membangun koalisi pemerintahan baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif yang mayoritas, yang lebih besar dari oposisi, agar kebijakan-kebijakannya berjalan dengan mudah, lancar," tuturnya.
Menurut Ujang Komarudin, strategi tersebut telah dijalankan Presiden Jokowi pada masa 10 tahun pemerintahannya yang disebut sebagai "demokrasi gotong royong". Oleh karena itu, wajar bila Prabowo-Gibran yang mengusung tema keberlanjutan berusaha kembali menerapkannya dengan bantuan Jokowi.
Aksi Jokowi 'Rangkul' Lawan Politik
Pada periode pertamanya, 2014-2019, Jokowi berhasil memperbesar koalisinya di tengah jalan dengan memasukkan Partai Golkar, PPP, dan PAN ke pemerintahan.
Sementara itu periode keduanya pada 2019-2024, Jokowi tercatat menggandeng Gerindra dan PAN, bahkan memasukkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno yang menjadi pesaingnya di pemilihan presiden lima tahun silam ke kabinet.
Dari sana, koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi berhasil menguasai 81,9 persen kursi di parlemen.
Bila koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendominasi parlemen, akan lebih mudah untuk melanjutkan program-program besar Jokowi. Beberapa di antaranya seperti pemindahan ibu kota negara serta menjalankan program-program baru seperti makan siang gratis di sekolah.
"Tentu seandainya semua menjadi koalisi atau terjadi kondisi tanpa oposisi, maka sistem checks and balances bisa hilang. Ini tidak baik bagi demokrasi di Indonesia," ucap pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin.