PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi PKB, Sutikno menuturkan bila pencabutan hak Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari sebagian penerimanya belum dikomunikasikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta pada dewan legislatif.
"Dinas Pendidikan ini juga sepihak, seenaknya memutuskan tanpa komunikasi, tanpa menyampaikan ke dewan sebagai wakil rakyat, di grup juga ramai, banyak masyarakat mengadu tanpa ada komunikasi dari awal," katanya, Rabu, 6 Maret 2024.
Di sisi lain, Sutikno memaklumi bila perubahan akan sitem pendistribusian KJMU sedikit banyaknya dipengaruhi oleh anggaran pendidikan dalam RAPBD yang terus menurun.
Sebut saja pada 2022, DKI Jakarta menyiapkan dana bansos pendidikan sekitar Rp4,5 triliun, kemudian 2023 turun jadi Rp3,5 trilun, dan terakhir 2024 menjadi Rp2,5 triliun.
Tak heran, hemat dia, keterbatasan biaya itu memicu pemangkasan penerima KJMU oleh Pemprov sehingga diterapkan pola-pola tertentu untuk memastikan program tersebut tetap berjalan.
"Tetapi bahwa karena keterbatasan itu pola-pola Dinas Pendidikan menggunakan dasar desil, desil itu kategori pertama kedua ketiga keempat itu mendapatkan kalau 1 dianggap sangat miskin, 2 miskin, 3 hampir miskin dan 4 kategori termasuk rawan miskin," ujar dia.
Tetapi yang disesalkan, kata Sutikno, Disdik tak berkomunikasi dengan pihaknya terlebih dahulu sehingga memunculkan gelombang protes di kalangan mahasiswa.
Oleh karena itu ke depannya, Komisi E berencana menggelar rapat khusus pada Kamis, 14 Maret 2024 untuk membantu menyelesaikan polemik KJMU yang diputus sepihak ini.
"Rencana nanti hari Kamis minggu depan kita sudah komunikasi dengan teman-teman Komisi E rencana nanti rapat. Karena ini sepihak tanpa komunikasi tanpa menyampaikan ke dewan, tiba-tiba memutuskan sepihak tanpa menyampaikan ke dewan, kami tuh punya poksi budgeting, pengawasan," katanya.***