PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sampai dimakzulkan jelang lengser dari jabatan RI 1. Ma'ruf mengungkapkan inginnya supaya hak angket tidak berdampak sejauh itu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini sedang mengupayakan pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan adanya kecurangan pemilu yang melibatkan Jokowi. Ma’ruf memberikan tanggapannya soal permasalahan yang sedang jadi sorotan ini.
Tanggapannya disampaikan Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archa, Tangerang, Banteng, pada Kamis, 7 Maret 2024.
“Kita harapkan (pengajuan hak angket) tidak sejauh itu ya. Tidak sampai kesana (Pemakzulan Jokowi),” kata Ma’ruf Amin, sebagaimana dikutip dari keterangan video, Jumat, 8 Maret 2024.
Ma’ruf melanjutkan, besar harapan dia agar transisi dari pemerintahan lama ke berikutnya lancara dan aman terkendali. Ia menginginkan supaya tak ada kekacauan atau huru hara di antara seluruh elemen masyarakat.
“Saya kira kita inginnya begitu. Jadi aman-aman saja,” kata eks Ketua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007 - 2014 tersebut.
Syarat pengajuan hak angket telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014. Di dalamnya tercatat sejumlah ketentuan, antara lain, usulan hak angket wajib diusulkan oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
Dalam rapat paripurna DPD pada pada Selasa, 5 Maret 2024 lalu, anggota fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan kompak mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mendesak DPR segera mengurusi hal ihwal hak angket ini. Aria menyoroti kecurangan pemilu tahun ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu menurutnya, DPR tidak bisa tinggal diam menyaksikan 'bisingnya' protes dari rakyat.