PIKIRAN RAKYAT – Mahfud MD yang vokal untuk mendukung DPR mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 menuai kritikan dari publik. Bahkan ada yang menyindir Mahfud hanya bisa memainkan narasi soal hak angket.
Warganet yang bebal tersebut mengungkapkan bahwa KPU dan MK tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Meskipun terjadi indikasi kecurangan selama prosesnya, dan sudah ada hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Mahfud MD pun membantah omongan warganet dan menjelaskan soal alur pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024 ke DPR. Bahkan dia menyebut ahli hukum tidak bisa mendalilkan apapun soal hasil pemilu.
“Pokoknya 'scr hukum' yg bs menetapkan hsl pemilu itu hny KPU dan/atau MK. Sekelas ahli hukum spt apa pun tdk ada yg bs mendalilkan bhw hasil pemilu bs dibatalkan oleh DPR. Tp benar, hak angket bs menyimpulkan ada dugaan pidana yg berakibat ke proses pidana meski pemilu sdh slsai,” ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Mahfud MD Sepakat dengan Jusuf Kalla Soal Hak Angket: Kalau Tak Selesai, Demokrasi Akan Rusak
Kisruh Pemilu 2024 harus diselesaikan secara tuntas, terutama dengan hak angket DPR. Hal itu agar demokrasi di Indonesia tetap aman.
“Saat jd keynote speaker di UI 7 Maret 2024, Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bhw 'Angket di DPR perlu dilakukan; utk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau tdk diselesaikan di DPR maka demokrasi akan rusak dan pemilu tak ada gunanya," ujar Mahfud MD.
Mantan Menkopolhukam ini bahkan menilai pemilu ke depannya berpotensi melahirkan pemimpin yang hanya berasal dari kelompok yang memiliki uang dan kuasa. Tentu hal itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
"Mengapa? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bhw yg akan menang pemilu hanya kelompok yg berkuasa dan banyak uang," kata Mahfud menambahkan.