PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sempat melaporkan adanya kemungkinan gelombang massa yang turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2024.
Laporan itu didapat Hadi ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Menanggapi kabar tersebut, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengemukakan pendapat terkait bagaimana pemerintah harus bersikap menghadapi kelompok massa penolak hasil pemilihan umum 2024.
Igor berharap pemerintah memiliki persiapan yang matang untuk mengahadapi secara dewasa para demonstran yang diperkirakan turun ke jalan dalam rangka menyuarakan aspirasi mereka.
Dia meminta pemerintah tetap mengayomi kelompok massa dengan berpegang teguh pada prinsip humanis tanpa perlu melakukan tindakan yang mengekang.
"Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi," ujarnya.
Di satu sisi, Igor juga mengingatkan agar publik tidak bersikap anarkis guna menghindari peristiwa bentrok antar massa dan kepolisian seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 terulang kembali.
"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan," kata dia.
Lebih lanjut, pengamat menyarankan pertentangan hasil rekapitulasi diselesaikan melalui jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan DKPP.