kievskiy.org

Cawe-cawe Jokowi di Pemilu Bikin Heran Komite HAM PBB, Delegasi Indonesia Hanya Bungkam

Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Antara/Muhammad Adimaja

PIKIRAN RAKYAT - Cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024 disinggung salah seorang Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR), Bacre Waly Ndiaye. Dia mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi, salah satunya lewat indikasi lolosnya putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Dalam pernyataannya, Ndiaye mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang di menit-menit terakhir mengubah kriteria usia dan kelayakan capres serta cawapres. Putusan itu, kata Ndiaye 'memberi jalan' bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia menguraikan persoalan itu pada sidang CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa, 12 Maret 2024 yang disiarkan langsung di Web TV PBB. Delegasi Indonesia hadir di lokasi sidang. Tayangan sidang CCPR kembali jadi perbincangan hangat masyarakat Tanah Air di media sosial.

Tak hanya terkait intervensi Jokowi di pemilu, dalam sesi tiga jam tersebut, anggota Komite HAM PBB asal Senegal itu ikut bertanya terkait beberapa persoalan HAM di Indonesia, termasuk hak warga negara di Papua terhadap undang-undang antiterorisme.

"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pemilihan presiden, kampanye digelar setelah putusan dadakan (MK) mengubah syarat kriteria pencalonan, memperbolehkan anak dari presiden untuk ikut dalam pencalonan," katanya, dilihat dari YouTube UN Web Tv, Minggu, 17 Maret 2024.

Baca Juga: Pengamat Sebut Gibran Belum Teruji Pengalamannya untuk Pimpin Golkar: Mending Usulkan Jokowi

Ia lantas mempertanyakan langkah serius apa yang dilakukan Indonesia untuk memastikan hasil pemilu 2024 murni tanpa campur tangan dan pengaruh Presiden Jokowi.

"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memengaruhi proses pemilu itu?" ujarnya.

"Apakah adanya dugaan intervensi itu sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan?" tanya dia lagi, menegaskan.

Sayang, perwakilan Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan seputar pemilu yang diajukan Ndiaye.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat