PIKIRAN RAKYAT - Dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 18 Maret 2024 lalu. Pertemuan itu pun memunculkan banyak spekulasi, salah satunya soal keduanya yang menjadi jembatan PKB untuk mendapat jatah kursi menteri apabila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menang Pilpres.
Terkait dengan hal itu, Abdul Halim Iskandar pun buka suara dan menepisnya.
“Siapa yang bikin isu itu. Tanya yang bikin isu, Nggak ada (isu jatah di kabinet) itu,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 20 Maret 2024.
Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa pertemuannya dan Ida Fauziah dengan Jokowi berada dalam ranah menteri dan presiden. Ia pun mengaku bahwa dirinya hanya melaporkan kinerja dari kementerian yang dipimpinnya.
“Jadi urusannya saya sebagai menteri, Bu Ida sebagai menteri, lapor Presiden. Jadi saya dan Bu Ida yang minta waktu,” ujarnya.
Meski demikian, ia dan Ida Fauziah sempat menyampaikan terima kasih lantaran Jokowi telah mengizinkan mereka untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu tahun ini.
“Lalu Ketua Umum (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) titip salam (kepada Presiden). Alhamdulillah PKB bagus hasilnya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk 'mencawapres' (maju sebagai cawapres), karena dengan 'mencawapres' itu coattail effect-nya ternyata PKB jadi naik, bukan hanya sebagai partai lokal tapi partai nasional,” ucapnya.
“Karena Ketua Umum kirim salam ke Pak Presiden wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik,” tuturnya melanjutkan.
Di Pilpres 2024 ini, PKB ikut andil dalam mendukung paslon nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Serba-serbi Pemilu 2024
Pada Pemilu tahun ini, ada 204.807.222 pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional. Sementara, jumlah partai yang menjadi pesertanya ada sebanyak 18 partai nasional, dan enam partai lokal.