/photo/2024/03/19/4002884835.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menegaskan partainya tidak menolak penghitungan sementara atau quick count yang datanya selaras dengan rekapitulasi suara di KPU. Namun, PKB terus mengumpulkan bukti-bukti yang akan diajukan sebagai gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, PKB juga akan memperjuangkan hak angket di DPR.
"Yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra-TPS. Itulah kenapa relevan bergulirnya hak angket tuh itu," kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Melihat dugaan kecurangan yang masif dan sistematis di luar sana, PKB akan memaksimalkan jalur hukum dan politik. Huda optimistis, PKB mampu mendorong digulirkannya hak angket di DPR.
"Pasca-TPS, kita ngomongin kewenangan di MK, dua-duanya satu ranah hukum yang sediakan oleh regulasi, yang kedua ranah politik yang disediakan oleh hak angket," ujarnya.
Saat ini, baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar sama-sama menanti informasi terkini terkait hasil pemilu. Huda menyebut paslon 01 siap menerima apa pun ketetapan KPU.
"Kita tunggu, Mas Anies dan Gus Imin saling update dari kinerja teman-teman," kata Huda.
Usut Kecurangan Bukan karena Kalah
Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said menegaskan upaya mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 melalui hak angket bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi demi mengembalikan muruah demokrasi.
“Bagi saya, bagi kita, ini bukan lagi soal siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada kita harus berjuang sekuat tenaga meluruskan kembali praktik-praktik bernegara yang keliru,” kata Sudirman di salah satu restoran di Jakarta Selatan, Jumat, 23 Februari 2024.
Timnas AMIN berharap DPR tak tinggal diam melihat kemunculan laporan dugaan kecurangan pemilu di berbagai daerah.