PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait pencegahan dan upaya penguatan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, paslon tersebut menyatakan akan mewujudkan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden melalui Pilpres 2024.
“Pada forum Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, pada 17 Januari 2024 lalu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memaparkan komitmennya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.
Ali mengungkapkan dalam forum Paku Integritas, Prabowo-Gibran berjanji memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, diungkapkan Ali, Prabowo-Gibran juga telah menyatakan komitmen untuk memperkuat KPK dan memperketat seleksi pimpinan KPK melalui standar tinggi.
Baca Juga: Anies Saat Tahu Pendukungnya Akan Unjuk Rasa di Depan MK: Jangan Dihalangi
“Memperkuat KPK dan komitmen untuk memperketat seleksi pimpinan KPK sesuai standar tinggi, menjadi bagian dari fokus utama visi, misi dan strategi Pemerintah mendatang dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutur Ali.
KPK, lanjut Ali, siap bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mendukung pemenuhan janji-janji Prabowo-Gibran dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Karena penguatan pemberantasan korupsi akan berdampak positif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan ekonomi bangsa, yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” ujar Ali.
Baca Juga: Timnas AMIN Dipastikan Belum Bubar, Syaugi Alaydrus: Mungkin Ada Urusan Lain
KPK Bakal Dukung Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lebih lanjut Ali menuturkan, KPK sebagai lembaga penegak hukum akan mendukung program-program yang akan dijalankan Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di sektor penegakan hukum dan penguatan pemberantasan korupsi.