PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum (Ketum) Lembaga, Pemantau Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono kembali meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Gubenur DKI Jakarta sudah jelas jelas melakukan mbalelo pada presiden Joko Widodo," ujarnya pada Rabu 30 September 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.
Baca Juga: Setelah Istikharah, Bima Arya Pilih Dokter Syarifah Sofiah Bogor Jadi Sekda
"Serta membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat dan hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia," tambahnya.
Jika tidak segera dinonaktifkan, ia khawatir langkah Anies akan ditiru oleh kepala daerah lain.
"Kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan, ini akan membuat kepala kepala daerah lainnya akan melakukan mbalelo pada presiden," ujarnya.
Baca Juga: Perang Armenia-Azerbaijan Masih Berlanjut, Lusinan Orang Tewas dan Ratusan Luka-luka
"Kedepan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo, tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya," tambahnya.