/photo/2023/10/11/2190052135.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI), Tri Rismaharini, menyatakan kesiapannya untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Meskipun hingga saat ini belum menerima surat panggilan resmi dari MK, Risma menegaskan akan memenuhi undangan tersebut jika diperlukan memberikan keterangan.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengunjungi peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari.
Seperti diketahui, empat menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut dalam sidang PHPU yang digelar MK. Keempat menteri tersebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Muhadjir Effendi sebagai Menteri Koordinator PMK, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Menyikapi beredarnya informasi terkait panggilan MK terhadap dirinya dan tiga menteri lainnya dalam kabinet Joko Widodo, Risma menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam proses tersebut.
Dalam kunjungan acara peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari, Risma juga memberikan penjelasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bahwa anggaran bansos langsung dikirimkan ke masing-masing daerah melalui sistem perbankan.
"Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Lebih lanjut, Risma mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
Diketahui, dalam proses persidangan PHPU Pilpres 2024, MK telah mengagendakan pemanggilan empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan Tri Rismaharini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pemberian bansos yang dituding pihak pemohon dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies dan Muhaimin (AMIN).