/photo/2023/10/23/1000546181.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw menilai, adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 menunjukkan semacam kegelisahan di sebagian hakim mengenai proses Pemilu 2024 yang bermasalah.
"Dissenting opinion dari ketiga hakim MK sebetulnya juga akan menjadi semacam cacat moral etik dari keterpilihan Prabowo-Gibran. Kemudian persoalan bansos, misalnya, itu akan jadi cerita sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya di Jakarta, Senin, 22 April 2024.
Menurut dia, persoalan etika menjadi fundamental bagi pasangan Prabowo-Gibran, meski mereka terpilih secara legal.
"Tapi, tetap ada yang mengganjal dan ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
Mengenai proses persidangan secara keseluruhan, Jeirry menilai, mengungkap praktik kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, di MK akan cukup sulit. Hal itu bila mempertimbangkan jadwal persidangan yang singkat, kewenangan MK, dan juga kemampuan pemohon dalam menghadirkan alat-alat bukti di persidangan.
Oleh sebab itu, ia menilai, gugatan mengenai kecurangan pemilu yang terstruktur dan sistematis tidak akan mungkin menang di MK.
"MK menjadi tidak efektif sebagai lembaga yang menyidangkan hasil pemilu, karena pertama, kalau kewenangan MK tidak diperluas tafsirnya, saya kira seluruh gugatan di kemudian hari akan ditolak, karena menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, itu hampir tidak mungkin. Tidak mungkin, malah," katanya.
Menerima Putusan MK
Jeirry menambahkan, meski dalam prosesnya persidangan perselisihan Pemilu 2024 di MK itu diwarnai perbedaan pendapat, pada akhirnya, keputusan MK tetap harus diterima.
"Soalnya negara ini harus berjalan," katanya.