PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menghitung rencana pengadaan subsidi untuk bahan bakar nabati jenis bioetanol.
Hal ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.
"Dalam menghitung subsidi ini, kami memperhatikan agar yang kami subsidi adalah orang yang pantas menerimanya," ujar Luhut ketika ditemui di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.
Penggunaan bioetanol dianggap sebagai langkah cepat dalam mengendalikan polusi udara di Indonesia.
Luhut menegaskan ambisi pemerintah untuk mengganti bahan bakar fosil dengan bioetanol, yang diungkapkan dalam acara "Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth".
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pencampuran etanol ke Pertalite sebagai penggantinya, Luhut tidak menutup kemungkinan tersebut. "Kita harus bergerak ke arah itu," katanya.
Luhut juga mengungkapkan bahwa pengembangan lahan tebu di Papua, dengan luas sekitar dua juta hektare, menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah dalam mempercepat pengembangan bioetanol di Indonesia.
"Kita memiliki banyak pilihan, seperti jagung, tebu, atau bahkan rumput laut," tambahnya.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).