PIKIRAN RAKYAT - Oposisi merupakan bagian yang tidak boleh hilang dari pemerintahan Indonesia. Diperlukan oposisi yang siap untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis atas setiap kebijakan.
Penilaian itu dating dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Ia menegaskan, oposisi merupakan bagian dari demokrasi.
Menurutnya, oposisi berfugsi sebagai sistem pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan menyejahterakan bagi rakyat. Hal itu dikatakannya dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton, dikutip Minggu, 5 April 2024.
Jika nantinya PDIP menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran, maka, kata Masinton, partai tersebut akan memberikan berbagai alternatif kebijakan pada pemimpin terpilih.
Apalagi, PDI Perjuangan sudah pernah melakukan hal serupa sepanjang dua periode masa pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.
PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif mengkritisi sambil memberi usul alternatif kebijakan, menerapkan sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol eksternal penyelenggara negara.
"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," kata Masinton.
Kendati akan sangat kritis terhadap setiap Langkah pemerintah, Masinton menekankan sikap ini bukan dating dari rasa benci. Alih-alih, ini, imbuhnya, adalah cara terbaik merawat demokrasi.