PIKIRAN RAKYAT - Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bonus demografi Indonesia jumlahnya mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 297 juta jiwa pada tahun 2030-2040.
Pemerintah diminta memanfaatkan bonus demografi itu dengan baik seperti Jepang yang pernah mengalami hal tersebut pada 1950.
"Semua pihak khususnya pemerintah jangan mencemaskan adanya bonus demografi Indonesia. Jepang pernah mengalami pada 1950 yang bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Jepang melesat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketiga dunia pada dekade 70-an setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet,” ungkap Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si., Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Nasional dalam webinar di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Klaster Covid-19 Epson Cikarang Membludak, 1.381 Karyawan Terkonfirmasi Positif Corona
Menurut Irma, apa yang dialami Jepang pada 1950an sama dengan apa yang dialami oleh Indonesia saat ini, dimana penduduk yang memiliki usia produktif (15-64 tahun) jumlahnya lebih besar dari usia tidak produktif (Jepang 59% : 41%, Indonesia 67% : 33%).
Persoalannya, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi itu dengan baik sebagaimana pernah dilakukan Jepang tahun 1950-an.
Irma menyarankan perlunya memanfaatkan peluang di sektor industri untuk menyerap bonus demografi. Hal ini mengingat sebagian besar latar belakang pekerja Indonesia masih berpendidikan SD, SMP, SMA.
Baca Juga: Gedung DPRD Kota Tasikmalaya Dicoreti Makian, Diduga Ulah Oknum Massa Tolak UU Cipta Kerja
“Industri padat karya, minim modal, produk retail seperti produk makanan dan minuman, tekstil, furnitur, logistik, dan transportasi bisa menjadi pilihan untuk menyerap banyak tenaga kerja,” tutur Irma dalam webinar bertema “Penguatan Daya Saing Industri Nasional Dalam Mempersiapkan Bonus Demografi 2030”.
Webinar yang diselenggarakan PKSP Unas, Institut Tehnologi dan Bisnis Ahmad Dahlam Jakarta, CIDES dipandu oleh Ade Algifari itu menghadirkan narasumber Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc (Staf Khusus Menteri PPN/ Kepala Bappenas) dan M. Rudi Wahyono (Peneliti CIDES).