kievskiy.org

Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp29,8 Triliun, Meningkat Drastis dari Sebelumnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. /Kemendagri

PIKIRAN RAKYAT - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meminta penambahan anggaran di hadapan anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta puluhan triliun rupiah untuk tambahan dana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

Tambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2025 tersebut diusulkan sebesar Rp29,8 triliun. Permintaan itu disampaikan rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Penambahan anggaran untuk 2025 itu diusulkan sebagai konsekuensi atas tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.

"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun," kata Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni.

Meningkat Drastis

Usulan penambahan anggaran itu meningkat drastis dibanding pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp285,9 miliar dan 2024 naik menjadi Rp543,3 miliar.

Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar.

Menurut Raja Juli Antoni, penurunan itu disebabkan oleh rancangan anggaran yang masih berupa baseline, yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan pagu anggaran 2023-2024.

Oleh karena itu, pihak Otorita IKN telah mengajukan penambahan anggaran untuk 2025 dengan menggelar pertemuan bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

"Upaya ini kami laksanakan dengan terus melaksanakan program dengan terukur dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas efisiensi dalam pelaksanaan program," tutur Raja Juli Antoni.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat