PIKIRAN RAKYAT - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjawab kritik terhadap Presiden Jokowi dalam Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Sebagai 'balasan', dia membahas hasil survei kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang mencapai tingkat kepuasan publik sebesar 75,6 persen.
"Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya, Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja Pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," tuturnya di Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.
Ari Dwipayana mengatakan bahwa kritik terhadap Jokowi akan dijadikan masukan yang konstruktif, untuk memperbaiki kinerja di semua bidang pemerintahan. Namun di tengah kritik tersebut, Presiden dan pemerintah juga mendapatkan apresiasi, dukungan, dan kepercayaan yang positif dari masyarakat.
"Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi," ujarnya.
Hasil Survei Kepuasan
Hasil survei Litbang Kompas yang disinggung Ari Dwipayana merinci bahwa masyarakat menganggap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil melakukan pemerataan pembangunan dengan tingkat kepuasan mencapai 74,5 persen.
Kepuasan terhadap pemerataan pembangunan menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi terhadap Jokowi di bidang ekonomi. Survei tersebut menyebutkan metode penelitian dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.
"Dengan kata lain, dalam demokrasi yang sehat adalah lumrah terjadi perbedaan pandangan, persepsi, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah," tutur Ari Dwipayana.
Menurutnya, yang penting masyarakat bisa saling menghormati perbedaan pandangan yang ada.
'Nawadosa' Rezim Jokowi
Organisasi masyarakat sipil menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk mengadili pemerintahan Jokowi pada Selasa 25 Juni 2024 di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Gugatan mereka dinamai sebagai “Nawadosa” rezim Jokowi alias sembilan dosa rezim Jokowi.