PIKIRAN RAKYAT - Pembenahan Polri tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mendalam pada aspek-aspek fundamental institusi. Dengan memperhatikan etika, budaya kerja, regulasi, anggaran, dan rekrutmen, diharapkan Polri dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan berfungsi optimal sebagai garda depan penegakan hukum di Indonesia.
Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, menyatakan bahwa pembenahan mendasar di tubuh Polri sangat mendesak. Ia menyoroti bahwa meskipun Polri sering disebut sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi, kenyataannya tidak sepenuhnya demikian.
Masyarakat, kata Yesmil, telah terbiasa dengan pandangan bahwa untuk mendapatkan keadilan dari kepolisian, suatu kasus harus terlebih dahulu viral.
"Ini merupakan bentuk pengejawantahan betapa penegak hukum dalam krisis kepercayaan publik," katanya sebagaimana dilaporkan kontributor Pikiran Rakyat, Dewiyatini.
Baca Juga: Peringati HUT ke-78 Bhayangkara, Ini Harapan dari Masyarakat Pangandaran untuk Polri
Seringnya kasus viral seharusnya membuat penegak hukum dapat merumuskan kasus dengan baik. Dengan kata lain, penegak hukum harus bekerja dengan profesional.
Adanya kasus viral itu, kata Yesmil, tidak bisa membuat kita menempatkan siapa yang salah dan benar. Karena untuk itu, harus benar-benar berpegang pada hukum itu sendiri.
Teriakan viral yang menuntut kasus ditangani profesional tidak bisa dimatikan. Karena banyak hal pendukung sistem yang tidak berjalan dengan baik, seperti sarana hukum, penegak hukum, dan budaya hukum.
"Seharusnya ini jadi momen bagi pemerintah untuk menumbuhkan budaya hukum. Karena meleknya masyarakat terhadap hukum masih parsial. Masyarakat hanya melek terhadap hukum yang orientasinya pada hak. Sementara kewajibannya belum," ungkapnya.