PIKIRAN RAKYAT - Isu seputar pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law menjadi bahan pembicaraan pada awal hingga pertengahan Oktober 2020.
Semenjak disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, berbagai gelombang demo penolakan UU Cipta Kerja terus mengalir hingga kini.
Namun mendekati akhir Oktober 2020, topik pembicaraan dengan kata kunci UU Cipta Kerja perlahan mulai berkurang di media sosial.
Baca Juga: Hasil Royal Antwerp vs Tottenham: Mourinho Panik, 4 Pemain Ditarik di Babak 1, Bale Malah Mandul
Artikel berikut ini mencoba membedah strategi gaslighting pemerintahan Jokowi yang dianggap mampu menekan isu UU Cipta Kerja menjadi tak seramai dulu.
Merespons protes publik yang begitu masif terhadap pengesahan (UU) Sapu Jagat Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berusaha mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat tentang UU Cipta Kerja. Presiden mengatakan unjuk rasa yang berlangsung di jalan-jalan dipicu semata-mata dari hoaks dan disinformasi.
Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengulang tuduhan serupa dalam sebuah diskusi publik.
Baca Juga: Pengumuman CPNS 2019: Cek Status Kelulusan dan Berkas yang Wajib Diunggah ke Laman SSCN BKN
Sontak saja, para pendemo marah besar. Mereka mengatakan tuduhan ini berupaya untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat yang menentang pembatalan UU Cipta Kerja yang tidak hanya proses legislasinya melanggar prosedur hukum tapi substansinya juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).