JAKARTA, (PR).- Sumatera Utara dan Aceh mendeklarasikan untuk menjadi tuan rumah bersama dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Mereka memastikan akan maju dalam bidding tuan rumah PON yang akan digelar pada Munas KONI Pusat, September tahun depan.
Jumat, 9 Juni 2017, kedua KONI Daerah beserta para perwakilan Pemerintah Daerah kedua Provinsi tersebut datang ke KONI Pusat untuk meminta dukungan dari Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman untuk maju dalam pemilihan tuan rumah PON. Rencana bersatunya kedua daerah ini sebagai tuan rumah ini sudah dijajaki sejak dua tahun lalu, ketika Aceh gagal sebagai tuan rumah PON 2020. Ketika itu, belum ada aturan yang memungkinkan penyelenggaraan tuan rumah dua pintu.
"Rencana tuan rumah bersama itu sendiri di dasari karena melihat dari banyaknya cabang olahraga yang masuk dalam keanggotaan KONI, yang mencapai 58 cabang. Kalau mau menggelar semua cabor tersebut, jika hanya tuan rumah tunggal rasanya sulit. Jawa Barat saja, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia hanya mampu menggelar 44 cabang dan Papua bahkan hanya 38 cabang. Makanya kita bergabung untuk berjuang di PON 2024 agar bisa mempertandingkan semua cabang olahraga yang ada," tukas Ketua Umum KONI Sumut, John Ismadi Lubis kepada wartawan di KONI Pusat, Senayan, Jakarta.
Dengan pembagian dua tuan rumah ini, menurut Ketua Harian KONI Aceh, Kamaruddin Abu Bakar Rajak tidak akan ada yang dirugikan. Pasalnya, keduanya memang ingin mengubah citra PON yang selama ini ada, di mana tuan rumah ingin menjadi juara umum.
"Kami tidak ada ada ambisi untuk bisa menorehkan peringkat berapa di atas. Tapi lebih untuk bisa menggerakan atau membangun daerah saja, pemerataan pembangunan sarana prasarana olahraga. Hingga bagi kami, pembagian dua tuan rumah tidak ada yang dirugikan. Karena KONI Pusat nanti yang akan membagi cabang-cabangnya secara proposional," ucapnya.
Daerah pesaing
Saat ini yang sedang disiapkan oleh kedua daerah tersebut adalah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah selepas hari raya nanti. Mereka akan keliling untuk mempromosikan diri agar dalam pemilihan tuan rumah PON 2024 tahun depan, tidak ada daerah lain yang akan menjadi pesaing mereka. Sekaligus menyiapkan uang pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan uang jaminan Rp 5 miliar.
"Kami akan keliling ke Konida-konida. Karena kami tidak ingin bersaing. Kami meminta kerelaan daerah lain untuk memberikan jatahnya kepada kami. Saat ini kami fokus untuk mengadaan uang pendaftaran dan jaminan yang akan dianggarkan di APBD di masing-masing provinsi," ungkap John menambahkan.
Terkait adanya wacana pemerintah yang meminta PON untuk digelar 2 tahun sekali, untuk membantu program pembinaan di pusat, menurut John, tidak ada kendala. Tapi sejauh itu di tataran KONI Pusat, ujarnya, belum ada keputusan terkait permintaan pemerintah tersebut.
"Kalau pun nanti ada perubahan PON dimajukan jadi 2023 atau dua tahun sekali pun kami siap. Asalkan tidak diputuskan mendadak. Karena untuk mengganggaran daerah kan ada mekanismenya. Jadi tidak semudah itu berubah, kecuali pemerintah mau membiayai penuh. Jadi kita tunggu saja putusan KONI Pusat," imbuhnya.