PIKIRAN RAKYAT - Opsi penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua menguat. Komisi X DPR RI dalam Rapat Kerja virtual dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) meminta masukan penundaan PON dari mereka untuk dibawa ke Presiden dalam Rapat Kabinet.
Hal tersebut tertuang dalam hasil Raker yang digelar pada Selasa 14 April 2020 mulai pukul 14.00 hingga pukul 17.18 WIB. Dalam kesimpulan Raker, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera menetapkan penundaan pelaksanaan PON 2020.
Dengan kemudian menetapkan kepastian waktu, tanggal, bulan, dan tahun penundaan penyelenggaraan. Pembangunan infrastruktur juga diminta untuk tetap dilanjutkan, dan terus memelihara venue yang sedang dan telah dibangun selama penundaan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Pandemi COVID-19, Sri Sultan Hamengku Buwono X Pesankan Hapus 3G
"Karena Menpora tidak bisa mengambil keputusan, maka nanti hasil kesimpulan dalam rapat kerja ini bisa dimasukan dalam rekomendasi ke Presiden. Dimana Komisi X meminta untuk menunda pelaksanaan PON," kata Rico Sia dari Fraksi Nasdem.
Hal serupa pun juga diungkapkan oleh Mujib Rohmat dari fraksi Golkar. Bahwa penundaan ini akan memberikan keleluasaan Papua dan pemerintah untuk melakukan revisi tambahan anggaran. Apalagi kondisi di Papua ada pembatasan sementara hingga pengadaan peralatan pun dinilai tidak bisa berjalan lancar.
"Jadi pilihan tunda adalah yang paling beralasan. Catatannya adalah tetap mempersiapkan untuk venue-venue dan sebagainya, serta harapannya atlet dan daerah yang terkena dampak dari Covid ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," tambahnya.
Baca Juga: Kabar Baik dari Indramayu, Pasien Pertama Covid-19 Dikabarkan Terus Membaik
Dalam paparan yang dilakukan oleh Menpora Zainudin Amali dalam Raker tersebut, telah dijelaskan apa keuntungan dan kerugian bila PON 2020 tetap berlangsung tahun ini dan apabila PON 2020 ditunda tahun depan.