PIKIRAN RAKYAT - Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memiliki keterkaitan dan sangat relevan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal dalam Webinar Nasional bertema “Arsip Digital Sebagai Bagian Dari Upaya Melaksanakan Keterbukaan Informasi Pada Masa Pandemi Covid-19” pada Senin, 5 April 2021.
Ijang Faisal menyatakan UU KIP telah mengatur bagaimana informasi untuk masyarakat itu harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Sementara dalam UU kearsipan, Ijang Faisal menuturkan informasi-informasi yang masuk dalam kategori statis sifatnya juga terbuka.
Baca Juga: Menteri Trenggono Beberkan Skema Baru Program Prioritas KKP hingga Tahun 2024
Baca Juga: Makin Panas, Pihak Hotma Sitompul Tuding Desiree Taringan Berselingkuh?
Dia melanjutkan bahwa arsip merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen publik. Sehingga harus ada keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik..
“Oleh karenanya kampanye yang kita gelorakan terkait keterbukaan informasi publik memerlukan upaya luar biasa pula untuk mengkampanyekan dan mendorongnya, agar keterbukaan informasi publik menjadi ruh utama pelayanan publik di semua badan publik termasuk di kantor Arsip,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com.
Selain Ijang Faisal, Hendra J. Kede selaku pemateri dari KI Pusat menjelaskan poin-poin penting terkait Arsip bagian dari dokumen informasi publik.
Baca Juga: Lewati Jalan Tikus hingga Dideportasi, Gubernur Papua Lukas Enembe Terancam Sanksi