PIKIRAN RAKYAT - Ikatan Guru Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus mengatasi masalah kekurangan guru terutama guru yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Ketua Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli mengatakan bahwa ada sekitar 52 persen guru yang bekerja saat ini masih berstatus non-PNS.
Ramli menekankan bahwa guru merupakan prasyaratan pendidikan, tanpa adanya guru, program pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal meskipun didukung oleh berbagai sarana dan prasarana serta kurikulum yang baik.
Baca Juga: Omnibus Law, Presiden Jokowi: Kalau Satu-satu, 50 Tahun Tak Akan Selesai
Ia juga menambahkan bahwa program pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika dikelas diisi oleh guru yang tidak memiliki kompetensi yang baik.
"Untuk itu, kami meminta Kemendikbud mengubah pola pikir tersebut dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru kita di seluruh Indonesia" ucapnya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Ia juga mengaku bahwa tidak pernah berharap kedepan program pendidikan di Indonesia tergantung pada orang yang dibayar dengan harga murah lalu dituntut untuk bekerja keras, berdedikasi tinggi, loyalitas yang besar dan memiliki jiwa mendidik yang kuat tapi hidupnya tidak sejahtera.
Baca Juga: Presiden Jokowi Gunakan Kecerdasan Buatan untuk Sederhanakan Birokrasi
Ramli sangat menyayangkan pernyataan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga terkait anggaran Ujian Nasional.
Seperti yang diketahui, Ade Erlangga menyebutkan bahwa anggaran Ujian Nasional akan dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
"Jika mengacu kepada hal tersebut sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru," kata dia.***