PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah perguruan tinggi siap menerapkan kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Meski demikian, pihak perguruan tinggi perlu mempersiapkan banyak hal untuk menerapkan kebijakan baru tersebut, mulai dari mengatur kurikulum agar sesuai kebijakan Kampus Merdeka hingga menghitung beban biaya.
Rektor Universitas Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang mendukung konsep Kampus Merdeka, termasuk di dalamnya kebijakan memberi peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama dua semester.
Baca Juga: Honorer pun Dapat Hak Jaminan Kecelakaan Kerja dari Taspen
Selain itu, belajar pada program studi lain di dalam kampus selama satu semester. Kebijakan itu akan menambah wawasan para mahasiswa.
Meski demikian, Unpar perlu mempersiapkan berbagai hal untuk menerapkan kebijakan itu, salah satunya penyesuaikan kurikulum.
Selama ini, kata Mangadar, sudah banyak mahasiswa Unpar yang belajar di luar kampus dalam bentuk program pertukaran pelajar ke luar negeri.
Baca Juga: Jokowi Cek Kapal Selam Alugor saat Kunjungi Surabaya
Namun, kegiatan itu belum dikonversi dalam penghitungan satuan kredit semester (SKS).
Misalnya, saat sejumlah mahasiswa arsitektur melaksanakan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, kegiatan tersebut tidak dihitung menjadi SKS.
Oleh karena itu, Unpar perlu mengatur mengatur kurikulum agar sesuai dengan konsep Kampus Merdeka.
"Sekarang kalau mahasiswa diwajibkan belajar di luar kampus, harus dihitung berapa SKS, itu yang belum maksimal manajemennya," kata Mangadar kepada Pikiran-rakyat.com, Senin, 27 Januari 2020.
Baca Juga: Kunjungi Surabaya, Jokowi Tinjau Kapal Selam Alugo dan Serahkan Sertifikat Hak Tanah
Selain mempersiapkan majamenen kurikulum, Unpar juga perlu menghitung biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk belajar di luar kampus.