/photo/2020/06/11/2813179933.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan banyak kekhawatiran orang tua mengenai keselamatan anaknya bila belajar tatap muka di pesantren dan satuan pendidikan agama berbasis asrama dimulai kembali di tengah pandemi virus corona.
KPAI mendorong supaya pemerintah mempertimbangkan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan mempertimbangkan kajian yang maksimal dan berorientasi kesehatan anak.
Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPAI mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo supaya kegiatan belajar mengajar perlu melalui kajian dan keputusan yang cermat.
Baca Juga: Bahas Persiapan Kelanjutan Kompetisi, Berikut Poin-Poin yang Disampaikan PT LIB kepada PSSI
Menurut Susanto, keputusan tentang kegiatan belajar mengajar jangan hanya fokus pada fasilitas pendidikan, tapi juga faktor kesehatan supaya tumbuh kembang anak maksimal.
"Banyak orang tua khawatir atas jaminan kesehatan anak jika infeksi virus corona masih tinggi seperti saat ini. Apalagi jika berkaca dari negara sahabat yang sempat membuka proses belajar tatap muka yang ternyata masih menyisihkan persoalan," katanya ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Berbasis Asrama, Kamis, 11 Juni 2020.
Rakornas itu dihadiri juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, rakornas ini juga dihadiri oleh para kepala kantor wilayah Kementerian Agama serta perwakilan pengasuh pondok pesantren.
Baca Juga: Banyak Aksi Bunuh Diri, Tiongkok Serukan Tindakan Fokus Pada Kesehatan Mental Siswa
Mengenai rakornas ini, Susanto mengatakan, tujuan kegiatan adalah merumuskan solusi strategis dan rekomendasi perlindungan santri dan siswa dari kerentanan terpapar virus corona.
"Kegiatan ini akan mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pondok pesantren dalam persiapan penerapan tatanan baru," ujarnya.
Dalam sambutan rakornas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, harapan KPAI mengenai kegiatan belajar mengajar yang harus melalui kajian yang ketat selaras dengan apa yang tengah dirumuskan oleh pemerintah saat ini.
"Saya ingin tegaskan, pertimbangan untuk melakukan tatanan normal baru, termasuk memulai kegiatan belajar mengajar adalah pertimbangan kriteria kesehatan dan tidak didasari atas kriteria yang lain," katanya.
Baca Juga: Kedai Bermunculan, Soreang Jadi Pusat Wisata Kuliner Baru di Bandung
Ia menambahkan, saat ini hanya lembaga pendidikan non-asrama di daerah zona hijau yang dapat melakukan kegiatan belajar secara tatap muka. Adapun untuk lembaga pendidikan berbasis non-asrama, seperti pesantren, disepakati hanya hanya daerah kuning dan hijau yang bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka.
"Bahkan, nanti daerah zona merah dan oranye itu juga bisa membuka apabila mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Jadi, ada fleksibilitas. Ini supaya pimpinan pesantren bisa memahami itu," katanya.
Ma'ruf menambahkan, pelaksanaan protokol tatanan normal baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah. Pelaksanaan tatanan normal baru perlu diikuti protokol kesehatan yang ketat. Perlu dipastikan lembaga pendidikan agama di zona hijau yang akan memulai kegiatan belajar secara tatap muka bisa menerapkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Simak Tips Mencegah Tikus Bersarang di Dalam Mobil Akibat Terlalu Lama Tak Digunakan
"Perlu ada tes (covid-19) bagi santri karena banyak santri berasal dari zona merah, datang dari lintas kota. Bahkan lintas negara," ujarnya.
Ma'ruf kembali menegaskan perlunya cuci tangan, penyediaan sabun dan hand sanitizer di lembaga pendidikan untuk menunjang penegakkan protokol kesehatan secara ketat tersebut.
Ia kemudian mengaku memahami banyak sarana prasarana pesantren yang masih belum memadai untuk menunjang penegakkan protokol kesehatan. Ia mencontohkan kapasitas kamar tidur di beberapa pesantren ada yang tidak memadai dibandingkan jumlah santri yang menempatinya.
Baca Juga: Netflix Rilis Lebih dari 45 Koleksi Serial dan Film Kampanyekan Black Lives Matter
Ada kamar pesantren yang kapasitasnya untuk 5 orang, tetapi kenyataannya diisi oleh 10 orang. Hal ini tidak kondusif bila menerapkan social distancing.
Menghadapi hal tersebut, ia mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan program dan anggaran bagi pesantren.