PIKIRAN RAKYAT – Polemik wisuda sekolah di taraf Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tengah digaungkan oleh para orangtua yang merasa keberatan. Sempat viral di media sosial orangtua siswa yang merasa terbebani dengan adanya kegiatan tersebut.
Pasalnya, orangtua siswa harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk keperluan wisuda seperti biaya menyewa baju, makeup, dan hal-hal lainnya. Protes wali murid ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudyaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Mendengar keluhan tersebut, Kemendibudristek langsung mengeluarkan surat edaran yang mengatur soal acara wisuda sekolah yang diprotes banyak orang. Dalam surat edaran itu, ditegaskan bahwa acara wisuda sekolah bukan kewajiban.
Keputusan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023. Kemendikbudristek mengharapkan surat edaran tersebut disampaikan kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023, Erick Thohir Sebut 3 Kemungkinan Alasan Penunjukan
Kemendikbudristek menyebutkan bahwa acara wisuda sekolah bukan kegiatan yang wajib, dan tak boleh membebankan atau memberatkan orangtua siswa. Di samping itu, Kemendikbudristek menyarankan acara wisuda diganti dengan kegiatan yang melibatkan orangtua dan peserta didik.
Anjuran dari Kemendikbudristek ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Adapun komite sekolah beranggotakan orangtua murid, komunitas sekolah, dan tokoh yang peduli pendidikan.
“Kami harapkan peran komite sekolah dapat memberikan pertimbangan dan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait program dan kegiatan sekolah,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti.
Menurut Suharti, sekolah lebih baik memberikan bekal masa depan bagi siswa ketimbang acra wisuda. Pasalnya, jika dilihat dari segi kegiatan, acara wisuda sekolah hanya merupakan budaya semata.