PIKIRAN RAKYAT - Peraturan menteri soal penetapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional di satuan pendidikan secara resmi diterbitkan pada Rabu, 27 Maret 2024. Peraturan tersebut bernama Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo mengatakan bahwa terbitnya permendikbudristek tersebut dapat berarti bahwa Kurikulum Merdeka resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum bagi setiap sekolah.
300 sekolah terapkan Kurikulum Merdeka
Ia mengeklaim, Kurikulum Merdeka bukan sesuatu yang asing bagi satuan pendidikan. Pasalnya, saat ini sudah ada sekira 300 ribu lebih sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Sudah bukan barang asing lagi (bagi sekolah). Namun, terbitnya permendikbudristek ini dapat lebih memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi kita semua," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024.
Menurut Anindito, Kurikulum Merdeka memberi kepercayaan yang lebih besar kepada guru untuk membentuk pembelajaran kontekstual. Dalam artian, pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kondisi murid dan sekolah.
Anindito mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual menjadi penting ketika mempertimbangkan keragaman kondisi sekolah yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut dikatakannya tidak sesuai bila disandingkan dengan kurikulum yang sifatnya seragam.
"Penyeragaman kurikulum akan memaksa banyak sekolah untuk melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang ingin kami hentikan melalui Kurikulum Merdeka," tuturnya.
Selain itu, menurutnya, Kurikulum Merdeka mengedepankan aspek literasi, seperti literasi digital, literasi keuangan, literasi kesehatan sampai literasi tentang perubahan iklim.***