PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Tiongkok pada Rabu, 2 Juli menuntut Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan penindasan perusahaan-perusahaan Negeri Tirai Bambu, termasuk Huawei.
Hal ini muncul setelah regulator AS menyatakan peralatan telekomunikasi Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional.
Sebelumnya pada Selasa, 1 Juli 2020, komisi Komunikasi Federal AS (FCC) memblokir vendor Tiongkok menerima subsidi dana pemerintah (Universal Service Fund) dan meningkatkan upaya untuk membatasi akses di pasar Negeri Paman Sam.
Baca Juga: RSUD Kota Bogor Geser Anggaran Klaim Covid-19 untuk Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Zhao Lijian menuduh Washington menyalahgunakan kekuasaan negara untuk melukai perusahaan Tiongkok tanpa adanya bukti.
"Kami sekali lagi mendesak Amerika Serikat untuk berhenti menyalahgunakan konsep keamanan nasional, sengaja mendiskreditkan Tiongkok dan menindas perusahaan secara tidak masuk akal," kata Zhao Lijian, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Global News.
Regulator AS mengatakan Huawei dan ZTE dikendalikan dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok dan bisa memata-matai negaranya.
Huawei dan ZTE membantah tuduhan AS ini. Pendiri Huawei, Ren Zhengfei pada tahun 2019 lalu mengatakan ia menolak tuntutan resmi untuk mengungkapkan rahasia pelanggannya meskipun ada hukum yang mewajibkan perusahaan Tiongkok bekerja sama dengan agen intelijen.
Baca Juga: Sebut 'Krisis yang Tak Terbayangkan', Kim Jong-un Serukan 'Kewaspadaan Maksimum' Covid-19 di Korut