PIKIRAN RAKYAT - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor terpaksa menggeser anggaran klaim penanganan Covid-19 untuk membayar insentif tenaga medis. Hingga kini, pemerintah pusat belum juga mengalokasikan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Ilham Chaidir menuturkan, dari total 400 tenaga medis, 30 persen tercatat menangani pasien Covid-19 sejak awal masa pandemi. RSUD Kota Bogor mengusulkan kurang lebih Rp15 miliar anggaran klaim penanganan Covid-19. Saat ini, RSUD Kota Bogor baru menerima anggaran Rp4,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar insentif yang dijanjikan kepada tenaga medis.
“Untuk sementara ini, kita menggunakan pembayaran untuk klaim rumah sakit, sebelum mengajukan pembayaran insentif kepada Kemenkes. Jadi, klaim Covid-19 itu ada di Permenkes yang jadi landasannya. Yang dari pusat, dari Pak Jokowi, itu belum turun,” kata Ilham.
Baca Juga: Juventus vs Torino: Masih Bermain di Usia 41 Tahun, Gianluigi Buffon Ungkap Alasannya
Menurut Ilham, pemerintah pusat berencana memberikan anggaran tambahan Rp4,9 miliar kepada Pemkot Bogor. Anggaran itu digunakan untuk jasa layanan medis, dan pembelian hasil bahan pakai.
Meskipun sudah menggunakan dana talangan untuk membayar insentif bagi tenaga medis, RSUD Kota Bogor masih memiliki beban hutang insentif kepada petugas lain seperti sopir ambulans, petugas kebersihan, petugas limbah, hingga petugas pemandian jenazah.
“Permasalahannya, petugas di luar tenaga kesehatan itu di luar tanggung jawab Kemenkes. Mereka tidak termasuk Permenkes, tapi harus dibayar,” ucap Ilham.
Baca Juga: Unggahannya Bikin Patah Hati Nasional untuk Lebak Bulus dan Sekitarnya, Ini Sosok Dikta yang Viral
Salah satu solusi untuk membayar insentif petugas tersebut, RSUD Kota Bogor berencana mengajukan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Dengan pemberian insentif tersebut, Ilham berharap pelayanan di RSUD Kota Bogor bisa lebih baik karena petugas semakin termotivasi.