/photo/2021/01/22/3559335344.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pembentukan kelembagaan pengelola dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Hal itu sebagai amanat dari pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tercantum dalam Pasal 116 Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang menyebutkan bahwa pengelolaan oleh Menteri dapat didelegasikan kepada Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
Namun Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung saat ini belum beroperasi, masih harus dikoordinasikan pada Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenpan RB.
Baca Juga: Terima Banyak Pesan dari Konglomerat Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Beri Tiga Syarat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR pada tahun 2020 pihaknya menerbitkan Pergub tersebut.
Namun perlu ada koordinasi dengan dua kementerian tersebut.
"Saya sarankan ada koordinasi untuk memastikan ada kelembagaan ini. Jangan sampai gubernur menetapkan tapi belum valid," ujar Setiawan dalam Webinar Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diselenggarakan oleh Bappeda Jabar, Kamis, 21 Januari 2021.
Baca Juga: Bersama Enam Provinsi Lain, Jawa Barat Terapkan PPKM Tahap 2 Sampai 8 Februari 2021
Melalui Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tersebut pihaknya berharap terjadi pemulihan tata ruang melalui penanganan dan pengendalian di Jabar.
Hal itu dapat dilakukan dengan konsolidasi daerah dan pusat soal pemanfaatan ruang agar tertib ruang.