PIKIRAN RAKYAT - Kuasa Hukum Indonesia Corruption Watch mempersilahkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko melapor ke penegak hukum terkait persoalan konflik kepentingan dalam polemik obat ivermectin.
"Bagi ICW, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu. Jadi, silahkan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum. Namun, kami menyayangkan langkah itu, sebab, hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi Covid-19," kata kuasa hukum ICW Erwin Natosmal dalam keterangan tertulisnya, Selasa 31 Agustus 2021.
Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW.
Baca Juga: Makin Nodai Citra KPK, ICW: Harusnya Dewas Laporkan Kasus Lili Pintauli ke Polisi
"ICW sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu manapun, terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin. Hal itu telah pula kami sampaikan dalam tiga surat jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan," ucapnya.
Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul “Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis” selalu menggunakan kata “indikasi” dan “dugaan”.
"Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal/individu," ujarnya.
Indikasi persoalan Moeldoko sebenarnya tidak hanya terkait dugaan konflik kepentingan dalam peredaran Ivermectin.
Baca Juga: Buat Heboh Jagat Maya, Anak-Anak di China Berlatih Luncurkan 'Bom' Layaknya Militer