kievskiy.org

KPU Bandung Barat Hanya Pakai 717 Juta dari 5,2 Miliar Anggaran Alat Peraga Kampanye


 PASANGAN calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Elin dan Maman, Doddy dan Pupu, AA Umbara dan Hengky Kurniawan (kiri ke kanan) menunjukan no urut mereka dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Deklarasi Pilkada Damai dalam Pilbup Bandung Barat 2018 di Vila Istana Bunga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 13 Februari 2018. Pascapengundian nomor urut, pada 15 Februari 2018 mendatang akan mulai dilaksanakan kampanye dalam bentuk penyebaran alat kampanye dan tatap muka.*
PASANGAN calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Elin dan Maman, Doddy dan Pupu, AA Umbara dan Hengky Kurniawan (kiri ke kanan) menunjukan no urut mereka dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Deklarasi Pilkada Damai dalam Pilbup Bandung Barat 2018 di Vila Istana Bunga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 13 Februari 2018. Pascapengundian nomor urut, pada 15 Februari 2018 mendatang akan mulai dilaksanakan kampanye dalam bentuk penyebaran alat kampanye dan tatap muka.*

NGAMPRAH, (PR).- Sempat tertunda selama satu bulan, alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye bagi para pasangan calon Pilbup Bandung Barat 2018 akhirnya didistribusikan oleh KPU Bandung Barat. Dari pagu anggaran sebesar Rp 5,2 miliar, pengadaan APK dan bahan kampanye itu cuma menghabiskan sekitar Rp 717 juta. 

"APK sudah didistribusikan semua sekitar seminggu lalu. APK ini kan berupa baliho, spanduk, dan umbul-umbul, itu sudah dibagikan kepada masing-masing paslon. Sampai kemarin, kami juga sudah mendistribusikan bahan kampanye yang terdiri atas leaflet dan flayer. Yang belum itu poster dan pamplet, yang masih proses pencetakan," kata Ketua KPU Bandung Barat Iing Nurdin di Padalarang, Kamis, 22 Maret 2018.

Dia mengakui, pendistribusian APK dan bahan kampanye sempat mengalami keterlambatan sampai sekitar satu bulan. Iing beralasan, keterlambatan terjadi lantaran KPU harus memastikan paslon peserta Pilbup Bandung Barat. Dengan demikian, lelang pengadaan APK dan bahan kampanye baru dilaksanakan setelah penetapan calon pada 12 Februari 2018.

"Proses lelangnya itu memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi kami harus betul-betul fixed ketika menetapkan paslon jadi tiga. Yang kedua, pencetakannya ini juga ada sedikit permasalahan, ketika desain yang diberikan oleh rekan-rekan paslon tidak tepat waktu. Akhirnya, ini berpengaruh terhadap proses pencetakan itu sendiri," katanya.

Iing berharap, alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang sudah didistribusikan bisa segera dimanfaatkan oleh para paslon. Pasalnya, kampanye para paslon yang dimulai sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018 sudah terpangkas selama sekitar sebulan tanpa APK dan bahan kampanye. Selain dapat bermanfaat untuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon, Iing menilai keberadaan APK dan bahan kampanye dapat sekaligus menjadi bahan sosialisasi Pilbup Bandung Barat 2018.

"Saya pikir keberadaan APK maupun bahan kampanye itu salah satu hal yang dapat menarik tingkat partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat proses kampanye yang cukup panjang, saya berharap tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Soalnya, masa kampanye yang cukup panjang itu kan bisa menyadarkan masyarakat, bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, untuk memberikan hak pilihnya," katanya.

Perkiraan enam pasangan calon

Iing menambahkan, para paslon juga bisa menambahkan APK dan bahan kampanye dengan mencetak sendiri. Sesuai dengan aturan, kata dia, penambahan APK dan bahan kampanye itu adalah sebanyak 150 persen dari jumlah APK dan bahan kampanye yang diproduksi oleh KPU. Akan tetapi, sejauh ini belum ada paslon yang melaporkan penambahannya itu. "Misalkan KPU mencetak lima baliho untuk masing-masing paslon di satu kabupaten, maka setiap paslon dibolehkan mencetak sendiri tujuh baliho," katanya.

Terkait dengan anggaran yang digunakan KPU Bandung Barat untuk memproduksi APK dan bahan kampanye, Iing menyebutkan bahwa nilainya ialah sekitar Rp 700 juta. Padahal, KPU telah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp 5,2 miliar untuk pengadaannya. Menurut Iing, perbedaan anggaran yang sangat signifikan itu dipicu oleh jumlah pasangan calon yang ditetapkan. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat