BANDUNG, (PR).- Mendeklarasikan diri sebagai Kota Hak Asasi Manusia (HAM) sejak 2015, Pemerintah Bandung didorong untuk semakin serius memperkuat instrumen serta perangkat penegakan HAM hingga level Rukun Warga (RW).
Pemkot juga berkewajiban mempromosikan HAM nilai bersama di tengah warga.
Kepala Departemen Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Harold Aron menyatakan, keberanian Pemkot Bandung mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak dasar warganya.
Pelanggaran HAM masih saja terjadi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan intensitas dalam beberapa tahun terakhir.
Pelanggaran terbanyak terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan.
“Kuncinya ada di penguatan insturmen dan perangkat hingga level terkecil. Artinya, setiap pegawai di lingkungan Pemkot memiliki pemahaman yang jelas tentang penegakan HAM untuk setiap warga negara tanpa membedakan mayoritas dan minoritas,” kata Harold, Jumat, 22 November 2019 siang.
Dengan aparat yang memiliki pemahaman jelas tentang HAM, Pemkot dapat memberikan layanan dasar secara optimal bagi setiap warga kota.
Mulai dari yang sederhana, seperti pengurusan dokumen kependudukan, hingga penjaminan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.
Harold mencontohkan program Pemkot membentuk kampung-kampung toleransi. Ia mengapresiasi inisiatif seperti ini, namun jangan sampai kebijakan berhenti di peresmian tanpa ada langkah-langkah strategis penguatan di tengah masyarakat.