NGAMPRAH, (PR).- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat belum menerima laporan ataupun pengaduan pascapelaksanaan Pilkades serentak pada 24 November 2019 lalu. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades, pengaduan bisa disampaikan melalui panitia tingkat desa dan kecamatan masing-masing selama tiga hari.
“Namun sampai Jumat ini, kami belum menerima laporan pengaduan dari tingkat desa, kecamatan, Polsek, maupun Koramil,” kata Wakil Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Bandung Barat, Wandiana, Jumat 29 November 2019.
Dia mengakui, ada beberapa laporan yang beredar di media sosial mengenai kekecewaan sebagian masyarakat atau tim pendukung salah satu calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades. Namun, laporan tersebut belum disampaikan secara tertulis kepada panitia tingkat kabupaten.
“Kami harap berbagai persoalan tersebut bisa diselesaikan di tingkat desa. Sesuai dengan tradisi di perdesaan, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi terbuka dan semangat kekeluargaan,” tuturnya.
Baca Juga: Banyak Aduan soal Pilkades, DPRD Kabupaten Bandung Bentuk Pansus Evaluasi
Seperti diketahui, sebelumnya tim pendukung salah satu calon kepala desa di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta meminta penghitungan ulang suara. Hal itu terjadi karena ada dua calon yang mendapatkan raihan suara tertinggi dengan jumlah yang sama persis, yakni sebanyak 1.219 suara.
Namun, penetapan pemenang Pilkades dengan kondisi itu sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Pasal 55. Jika meraih suara yang sama, pemenang ditentukan dengan melihat sebaran suara yang lebih luas di tingkat TPS.
Permintaan penghitungan ulang juga dilayangkan tim pendukung salah satu calon Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor. Sebab, penghitungan di tiga TPS dinilai ada indikasi kecurangan yang merugikan salah satu calon.
Wandiana menambahkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak kemarin mecapai 73 persen. “Dari 855.088 hak pilih, sebanyak 626.309 warga menggunakan hak pilihnya,” ujar Wandiana. Tingkat partisipasi tertinggi diraih Kecamatan Rongga yang mencapai 85%, diikuti Lembang 81%, dan Cikalongwetan 79%.***