PIKIRAN RAKYAT – Segala bentuk pembangunan fisik di Kawasan Bandung Utara (KBU), harus mengantongi rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jika saat ini ada proyek pembangunan waterboom di sesar Lembang, tentunya izin pembangunan proyek harus dikaji ulang.
Hal itu sebagai bentuk proteksi dari pemerintah dalam mengendalikan pembangunan di kawasan yang saat ini menjadi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi tersebut.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Produk Minyak Kelapa Terbaik untuk Pertumbuhan Rambut
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Hasbullah menegaskan, segala pembangunan fisik di KBU ini tidak bisa hanya mengantongi izin dari pemerintah setempat tanpa adanya rekomendasi dari provinsi.
Pihaknya pun mengaku akan segera melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan waterboom di sesar Lembang tersebut dalam waktu dekat ini.
“Secara kebijakan pembangunan di KBU, wajib melakukan mitigasi bencana. Apalagi jika ada pihak yang membangun di jalur sesar aktif seperti Sesar Lembang. Tentunya itu sangat berbahaya bagi keselamatan orang. Jika pengembang pembangunan mengaku sudah mengantongi izin, nah izinnya itu dari mana? Siapa yang mengeluarkan (izin)? Apakah dari pemerintah kabupaten atau provinsi?,” ujar Hasbullah yang juga termasuk Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Jawa Barat itu, Rabu, 19 Februari 2020.
Baca Juga: Intip 5 Cara Menyeimbangkan Tingkat pH Rambut agar Terlihat Lebih Sehat dan Berkilau
Ditegaskan Hasbullah, segala bentuk pembangunan fisik di KBU harus mengantongi izin prinsip dari Pemprov Jabar, terlebih saat ini ada proyek waterboom sedang dibangun di jalur Sesar Lembang yang tergolong aktif.
Izin pembangunan di KBU, lanjut dia, tidak bisa hanya dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.