PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Johan Jauhari Anwari menanggapi kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang melarang warga untuk mudik. Johan mengatakan, tidak mungkin jika melarang total warga yang sedang merantau untuk mudik ke kampung halamannya.
Dikatakan Johan, warga yang memilih untuk mudik ini mempunyai alasan yang kuat terlebih banyak perantau terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
“Saya harap untuk yang memilih mudik untuk disiplin, misalnya yang ke Ciamis yang datang secara berkelompok atau individu segera melapor ke RT/RW setempat," kata Johan saat dihubungi, Selasa 31 Maret 2020.
Baca Juga: Kasus Pertama, Anggota Militer Amerika Serikat Meninggal karena COVID-19
Menurut Johan, lebih baik jika perantau yang memaksa untuk mudik sebelum kedatangannya nanti melaporkan dulu atau koordinasi via telepon ke aparat setempat di kampung halamannya. Sehingga, lanjut dia, mudah untuk dilakukan untuk pendataan sehingga mudah untuk melakukan penangannya.
“Karena setiap yang datang langsung ditetapkan sebagai orang dengan pemantauan (ODP). Selanjutnya ketika (pemudik) sudah datang, segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Yang paling penting adalah meminimalisir stigma dan kekhawatiran dari saudara yang ada di kampung halaman,” kata Johan.
Johan menambahkan, bagi perantau yang mudik nanti agar sadar diri untuk melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah, dan tetap menjaga pola hidup sehat.
Baca Juga: Drone Penyemprot Disinfektan akan Disebar ke Kota/Kabupaten di Jabar
“Saling mengingatkan dengan saudaranya di kampung halaman, terutama yang sama-sama perantau, dengan ini saya meyakini meskipun mudik bisa meminimalisasi penularan virus corona,” tutur Johan.
Diberitakan sebelumnya, agar penyebaran wabah Covid-19 di Jawa Barat tidak semakin meluas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mengeluarkan maklumat tidak mudik dan tidak piknik lebaran 2020. Maklumat yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 360/49/Dishub ini, ditujukan kepada para bupati/walikota di Jawa Barat.