PIKIRAN RAKYAT - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung secara terbuka menyatakan dukungan terhadap bakal calon Bupati Bandung dari Partai Golkar, Dadang Supriatna (DS).
Namun hal tersebut disayangkan oleh sejumlah tokoh NU Kabupaten Bandung lain yang menilai hal itu tidak sesuai dengan khitah NU untuk tidak terjun dalam politik praktis.
Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung KH. Imron Rosyadi membenarkan adanya dukungan terbuka terhadap DS yang rekaman videonya saat ini menyebar luas itu. "Iya benar," ucapnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin 1 Juni 2020.
Baca Juga: Viral Wallpaper 'Terkutuk' di Twitter, Gambar yang Mampu Buat Ponsel Android Crash dan Eror
Imron bahkan melansir bahwa dukungan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi (rakor) seluruh keluarga besar NU Kabupaten Bandung pada 2 Februari 2020 lalu. Oleh karena itu, dukungan tersebut diklaim sudah mewakili suara semua lembaga dan badan otonom (banom) NU Kabupaten Bandung, karena sudah melalui tahapan yang panjang.
Dalam video yang menyebar di masyarakat, Imron sendiri memang menjadi juru bicara yang menyatakan dukungan tersebut. Namun ia didampingi oleh Ketua PCNU Kabupaten Bandung KH. Asep Jamaludin dan sejumlah pengurus PCNU lain.
Masih dalam video yang sama, dukungan terbuka itu juga dituangkan dalam spanduk cukup besar. Selain kalimat dukungan, spanduk itu juga berisikan foto DS di samping kiri dan jajarang pimpinan PCNU Kabupaten Bandung di sisi kanan yang terdiri dari Asep, Imron, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bandung KH. Haidar Mustafa Kamal dan Katib Syuriah KH. Yusuf Ali Tantowi.
Baca Juga: 6 Tanda Seseorang Menyukaimu Diam-diam, Bahkan Sebelum Dia Bicara Apapun
Sementara itu dihubungi terpisah, tokoh sekaligus Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kabupaten Bandung Tarya Witarsa menyayangkan pernyataan dukungan secara terbuka dari PCNU terhadap salah satu bakal calon bupati tersebut.
"NU itu ormas yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan lain-lain, tetapi bukan untuk politik praktis," ujarnya
Menurut Tarya, pihaknya sebagai salah satu lembaga struktural PCNU, tidak merasa dilibatkan, diajak bermusyawarah atau setidaknya diberi tahu terkait dukung-mendukung seperti itu. Oleh karena itu ia menampik jika dukungan tersebut dilansir merupakan suara yang mewakili seluruh lembaga di PCNU Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Antisipasi COVID-19, Penerapan AKB di Bandung Barat Akan Dikawal Kepolisian
Hal senada diungkapkan oleh Rois Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) Kabupaten Bandung KH Ibnu Athoillah Yusuf.
"Saya kira dukungan itu bukan hasil dari kesepakatan seluruh pengurus apalagi warga NU Kabupaten Bandung," ujarnya.
Secara pribadi sebagai pimpinan salah satu Banom NU Kabupaten Bandung, ia juga mengaku tak pernah diajak bermusyawarag terkait rencana dukung-mendukung salah satu bakal calon bupati. Jika pun diajak, pria yang juga merupakan pengurus PWNU Jawa Barat itu menegaskan akan menolak, karena dukungan terhadap calon bupati tidak sesuai dengan marwah NU.
Baca Juga: Dipasarkan Melalui Instagram, Dua Pemuda yang Produksi Tembakau Sintetis Digerebek Polisi
"Pada hakikatnya, NU tidak bisa ikut campur dalam politik praktis karena memang khitahnya begitu. Jika tetap ingin berpolitik praktis, silahkan membawa nama pribadi tanpa membawa nama NU," tutur Ibnu yang juga merupakan salah seorang pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Arqom, Ciparay.
Menurut Ibnu, NU memang tidak melarang warganya yang ingin terjun dalam politik praktis. Bahkan wadah untuk pribadi yang ingin berpolitik pun sudah lahir dari rahim NU dan didirikan oleh lima ulama besar NU yaitu PKB.
Ketika berpolitik di PKB sekalipun, seorang Nahdiyin diharuskan melepaskan semua atribut NU, apalagi jika berpolitik di partai lain.
"Pengurus PCNU Kabupaten Bandung tolong sadar dan kembalikan marwah NU," ujarnya.***