/photo/2019/12/06/794940233.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan sanksi kepada ASN di lingkungan Pemkab Bandung, karena terbukti melanggar netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020.
Sanksi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan daerah dengan kerawanan tinggi dalam konteks sosial politik.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Januar Solehuddin, saat dihubungi, Rabu, 1 Juli 2020.
Baca Juga: Peneliti Ungkap Obat Diabetes Tipe 2 dapat Dikembangkan Jadi Vaksin Virus Corona
Dia menyebutkan, sanksi dari KASN itu diberikan kepada Ayep Rukmana, yang terbukti mengikuti proses pencalonan di Partai Gerindra untuk kepentingan Pilkada 2020.
"Hari ini kami sudah mendapatkan penerusan dari KASN. Namun, dari empat ASN yang kami rekomendasikan, baru satu yang diberi sanksi, yaitu Pak Ayep. Pemberian sanksi itu sudah ditembuskan kepada kami, tinggal kami mengawasi tindak lanjut dari sanksi tersebut," katanya.
Menurut Januar, keterlibatan empat ASN dalam politik praktis turut mempengaruhi peningkatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang terbaru di Kabupaten Bandung, yang dirilis sekitar dua pekan lalu. Selain netralitas ASN, kasus intimidasi dan kekerasan terhadap penyelenggara pemilu turut mempengaruhinya.
Baca Juga: Pandemi Global Belum Usai, Republik Ceko Berpesta Ucapkan Selamat Tinggal pada Covid-19
"Dalam konteks sosial politik, IKP dipengaruhi oleh gangguan keamanan, seperti bencana alam dan bencana sosial. Kemudian oleh faktor kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara, keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, dan ketidaknetralan ASN, termasuk dalam hal penyalahgunaan anggaran," paparnya.
Oleh karena itu, dia menekankan, netralitas ASN di Kabupaten Bandung menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung. "Netralitas ASN ini sangat berpengaruh. Jumlahnya itu, kalau tidak salah, sekitar 16.000 orang di Kabupaten Bandung," ujarnya.