PIKIRAN RAKYAT - Bupati Bandung, Dadang Supriatna Secara tegas membantah pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk masyarakat Kabupaten Bandung dihapus. Dia pun memastikan surat tersebut masih bisa didapatkan oleh warga yang membutuhkan.
Menurutnya, isu yang beredar di masyarakat mengenai penghapusan SKTM tidaklah benar. Bahkan, Pemkab Bandung menganggarkan lebih dari Rp8 miliar rupiah untuk layanan SKTM bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS pada tahun 2023.
"Isu yang beredar tidak benar! SKTM tidak dihapus, Pemkab Bandung Tahun 2023 anggarkan Rp8,3 miliar untuk layanan SKTM bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS. Jumlah ini bisa bertambah sesuai kebutuhan masyarakat," kata Dadang Supriatna, Jumat, 13 Januari 2023.
Dia pun memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bandung mendapat perhatian serius dari Pemkab. Apalagi, dalam hal pelayanan kesehatan, termasuk untuk pembuatan BPJS.
Baca Juga: Alvin Faiz Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Larissa Chou dengan Pria Berinisial KI
"Masyarakat Kabupaten Bandung yang kurang mampu tentu menjadi perhatian serius bagi saya, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," ucap Dadang Supriatna.
Dia juga kembali menegaskan, Pemkab Bandung pada tahun 2023 ini menganggarkan lebih dari Rp8 Miliar untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui SKTM bagi masyarakat yang belum masuk kepesertaan anggota BPJS. Besaran alokasi anggaran untuk SKTM tersebut pada tahun 2023 adalah karena capaian Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kabupaten Bandung yang telah mencapai 97 persen.
Selain itu, besaran anggarannya kemungkinan bisa bertambah pada perubahan anggaran jika sangat mendesak dibutuhkan. Sehingga, masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena pelayanan kesehatan melalui jalur SKTM tidak akan dihentikan atau terhambat.
"Toh pasien melalui jalur SKTM nantinya berobat ke RSUD yang ada di Kabupaten Bandung. Jangan khawatir pelayanan kepada warga akan tetap diberikan secara maksimal," ujar Dadang Supriatna.