PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah program yang dilaksanakan pada kuartal terakhir tahun 2022 dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kota Bandung perlu terus berjalan. Pemerintah Kota Bandung mengaku siap kembali melaksanakan program-program itu pada 2023. Namun, DPRD Kota Bandung tidak melihat program-program itu diajukan pada APBD 2023.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, program seperti padat karya, fasilitasi modal pemberdayaan masyarakat, pasar beserta bazar murah, pemantauan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional, penting untuk upaya pengendalian inflasi daerah.
Menurut BPS Jawa Barat, tingkat inflasi year on year (yoy) pada Desember 2022 di Kota Bandung berada di angka 7,45 persen, paling tinggi di antara kota atau kabupaten lain di Jawa Barat.
"Program-program itu perlu untuk menekan tingkat inflasi di Kota Bandung, juga menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kurang mampu secara ekonomi. Akan tetapi, kami tidak melihat alokasi program-program itu pada APBD 2023," tutur Tedy, Senin, 23 Januari 2023.
Baca Juga: Prediksi Skor Southampton vs Newcastle United di Semifinal Leg 1 Piala Liga Inggris
Perihal kebutuhan pokok, Tedy mengaku belum beroleh laporan lonjakan harga. Kendati demikian, Pemkot Bandung perlu terus memantau distribusi, stok, dan harga. Bersamaan dengan hal itu, perlu segera ada langkah guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok naik menjelang Ramadan maupun Idulfitri.
Menurut Tedy, Pemkot Bandung perlu melaksanakan sejumlah upaya lain. Di antaranya, penyelenggaraan bursa tenaga kerja, serta kemudahan perizinan guna menumbuhkan investasi.
Seperti diketahui, program padat karya serta fasilitasi modal dan pemberdayaan masyarakat bakal kembali dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2023.
Sebagaimana pada tahun 2022, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung dalam rangka pengendalian inflasi daerah.