/photo/2023/11/23/3062854709.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Serikat buruh atau serikat pekerja Jawa Barat (Jabar) kembali akan melakukan aksi demonstrasi menyuarakan tuntutan terkait UMK di Jawa Barat. Pada aksi kali ini, massa buruh akan melakukan pengawalan rapat dewan pengupahan Jabar di kawasan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.
Aksi sebelumnya, usulan buruh mendesak Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menerbitkan keputusan Gubernur untuk upah pekerja di atas satu tahun masuk dalam pembahasan dewan pengupahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Satlantas Polrestabes Bandung, pengguna jalan diimbau untuk menghindari dua titik lokasi yang akan menjadi tempat demonstrasi buruh. Aksi penyampaian pendapat itu akan dilakukan pada 27-29 Desember 2023 di dua lokasi berikut:
- Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat: Jl. Soekarno Hatta No.532, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40266.
- Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate: Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.
Baca Juga: Sempat Buron, Pelaku Pengeroyokan Polisi di Bandung Ditangkap
Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan-jalan yang menuju ke lokasi demonstrasi untuk menghindari kemacetan atau mencari jalan alternatif lain. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga ketertiban apabila melintas di lokasi demonstrasi.
Demo buruh dalam rangka apa?
Dikutip dari prfmnews.pikiran-rakyat.com, Koordinator Aliansi Buruh Jawa Barat (Jabar) , Ajat Sudrajat menyampaikan, aksi buruh tersebut diagendakan selama tiga hari dalam rangka mengawal rapat dewan pengupahan Jabar terkait tuntutan UMK Jawa Barat yang sudah ditetapkan.
"Kita pemberitahuan aksi itu 27, 28, 29 tiga hari," ucapnya saat on air di Radio PRFM Selasa malam, 26 Desember 2023.
Ajat mengatakan pada hari ini, sekira 500-an buruh akan berkumpul di Kantor Disnakertrans Jabar. Selama mengawal rapat dewan pengupahan, para buruh akan tetap menyampaikan tiga tuntutan mereka.
"Tuntutan revisi upah minimum provinsi, upah minimum kota/kabupaten, dan ditetapkan upah bagi pekerja di atas satu tahun itu tuntutan yang kita suarakan," katanya.