PIKIRAN RAKYAT - Area titik buta atau blank spot sekolah menjadi persoalan pendidikan di Kota Bandung, terutama SMA negeri. Semenjak 2006, belum ada lagi pembangunan SMA negeri di Kota Bandung. Sampai saat ini, masih terdapat beberapa kecamatan di Kota Bandung nihil SMA negeri.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan bahwa beberapa kecamatan di Kota Bandung tanpa keberadaan SMA negeri. "Tiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beroleh banyak aspirasi dari masyarakat akan SMA negeri. Sejauh ini, keberadaan SMA negeri di Kota Bandung tak merata, kebanyakan berada di area pusat kota," ucap Tedy, Selasa 6 Februari 2024.
Tedy menyebutkan, SMA negeri di Kota Bandung berjumlah 27. Sementara itu, kecamatan di Kota Bandung berjumlah 30. Berdasarkan pengamatannya, kecamatan yang masih nihil SMA atau SMK negeri, di antaranya Panyileukan, Cinambo, dan Bandung Kulon.
Merujuk dokumen Kota Bandung Dalam Angka 2023, 11 kecamatan nihil SMA negeri. Kecamatan-kecamatan itu, yakni Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Bandung Kidul, Panyileukan, Cinambo, Arcamanik, Mandalajati, Batununggal, Cibeunying Kaler, Sukajadi, dan Cidadap.
"SMA merupakan kewenangan Pemprov Jawa Barat. Kami meminta Pemprov Jawa Barat memprioritaskan pembangunan SMA atau SMK negeri baru di Kota Bandung. Sudah terlalu lama tak ada lagi pembangunan SMA negeri di Kota Bandung. Terakhir, 2006, sudah sangat lama. Padahal, sistem zonasi berlaku sejak beberapa tahun lalu, sejumlah kecamatan yang masih nihil SMA negeri menjadi persoalan pendidikan bagi anak-anak Kota Bandung ," ucap Tedy.
Blank spot sekolah negeri pada kecamatan di Kota Bandung juga dialami satuan pendidikan SMP. Perihal blank spot SMP negeri, sepengetahuan Tedy, Pemkot Bandung gencar membangun lima gedung SMP baru dalam lima tahun ini.
Program wajib belajar 12 tahun
Berdasarkan siaran pers Pemkot Bandung beberapa waktu lalu, terdapat 18 lokasi blank spot sekolah negeri di Kota Bandung. Hal itu merupakan tantangan sistem zonasi sekolah di Kota Bandung yang berlaku sejak 2019.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha yakin, banyak warga Kota Bandung yang belum tersentuh program wajib belajar 12 tahun. Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktornya.
Perihal itu, dia mengungkapkan temuannya sebagai gambaran. Masih terdapat pelajar rawan melanjutkan pendidikan (RMP) ditagih biaya saat masuk sekolah swasta.***